Stafsus Pramono Bantah Jakarta Terbitkan Obligasi karena Defisit Kas

Jakarta, dnastay Indonesia

—

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI

Jakarta

Yustinus Prastowo membantah Jakarta menerbitkan

obligasi

atau

surat utang

karena kekurangan uang.

Menurut dia, pengelolaan fiskal kota modern tak hanya sekadar mengandalkan uang yang tersedia di rekening pemerintah.

“Jakarta tidak membutuhkan obligasi karena kekurangan uang. Jakarta membutuhkan obligasi karena harus mengelola neracanya secara lebih cerdas,” kata Prastowo dalam unggahan di akun

Instagramnya

, Sabtu (25/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prastowo mengatakan tantangan sebuah kota global bukan lagi dalam hal manajemen kas, melainkan bagaimana mengelola aset, kewajiban, arus kas, dan investasi secara terpadu agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan.

Terlebih, Ia menyebut ruang fiskal Jakarta menghadapi tekanan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur pendapatan daerah disebut mengalami perubahan, termasuk akibat penyesuaian mekanisme transfer pusat-daerah yang berimplikasi pada Dana Bagi Hasil (DBH).

Di saat yang sama, kebutuhan belanja terus meningkat. Infrastruktur harus dipelihara, layanan publik ditingkatkan, biaya adaptasi perubahan iklim membesar, sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi.

[Gambas:Youtube]

“Dalam situasi seperti itu, mengandalkan APBD tahunan sebagai satu-satunya sumber pembiayaan justru membuat pembangunan berjalan lebih lambat daripada kebutuhan kota,” ujar Prastowo.

Ia mengatakan fiskal yang sehat tak menolak seluruh bentuk pembiayaan, melainkan mampu memilih instrumen pembiayaan secara tepat. Di sinilah obligasi daerah memperoleh relevansi dan peran strategisnya.

Prastowo menyebut penerbitan obligasi bukanlah cara menutup defisit konsumtif, melainkan instrumen untuk membiayai investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat lintas generasi.

Contohnya infrastruktur seperti MRT, jaringan air minum, pengendalian banjir, rumah sakit, sekolah, pengolahan sampah modern, maupun transformasi digital pemerintahan yang memiliki umur manfaat puluhan tahun.

“Sangat tidak efisien apabila seluruh biaya investasi tersebut dibebankan kepada APBD dalam satu atau dua tahun anggaran. Ibarat rumah tangga yang berkantong terbatas punya mimpi memiliki rumah idaman. Tetap menjaga periuk nasi dan mengambil program KPR adalah dua hal yang dapat dilakukan sekaligus,” ujar Prastowo.

Menurut dia, prinsip yang lazim digunakan dalam keuangan modern adalah matching principle, yaitu pembiayaan mengikuti umur ekonomis aset.

Dengan demikian, masyarakat yang menikmati manfaat infrastruktur di masa depan juga ikut menanggung pembiayaannya secara proporsional.

Ia menilai pendekatan ini bukan sekadar lebih adil, tetapi juga memungkinkan pembangunan dipercepat tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.

Prastowo menyebut Jakarta saat ini berada pada titik yang menentukan. Jika nanti diputuskan tidak lagi menjadi ibu kota negara, daya saing kota tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya APBD.

Namun, oleh kualitas infrastruktur yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas hidup warga.

“Kota yang ingin menjadi pusat bisnis, inovasi, dan kebudayaan Asia Tenggara tidak dapat menunda investasi hanya karena memilih menunggu kas terkumpul sedikit demi sedikit,” ujar Prastowo.

Justru sebaliknya, kota dinilai harus berani berinvestasi lebih awal agar manfaat ekonomi muncul lebih cepat.

Prastowo mengatakan jalur transportasi massal yang dibangun hari ini akan meningkatkan produktivitas selama puluhan tahun. Jaringan air bersih akan mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.

Sistem pengendalian banjir akan menjaga nilai aset kota sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Infrastruktur digital akan mempercepat pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

“Seluruh investasi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang jauh melampaui biaya pembiayaannya apabila dirancang secara baik,” ujar Prastowo.

Ia mengatakan disiplin fiskal akan tetap menjadi syarat utama. Dana hasil obligasi akan diarahkan secara eksklusif kepada proyek-proyek produktif yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang terukur, didukung studi kelayakan yang kuat, tata kelola yang transparan, serta kemampuan pembayaran yang terjaga.

Prastowo menyebut obligasi bukanlah alat untuk membiayai belanja rutin, melainkan instrumen pembangunan.

Selain itu, kata dia, pendekatan seperti ini juga merupakan praktik lazim di berbagai kota global.

Ia mencontohkan New York, Tokyo, London, Paris, hingga Seoul telah lama menggunakan obligasi daerah sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan.

“Mereka tidak menerbitkan obligasi karena kasnya kosong, tetapi karena memahami bahwa pembangunan kota modern memerlukan kombinasi yang seimbang antara pendapatan, aset, likuiditas, dan pembiayaan jangka panjang. Yang dinilai bukan sekadar besarnya saldo kas, melainkan kekuatan neraca secara keseluruhan,” ujar Prabowo.

Ia mengatakan Jakarta memiliki modal yang tidak kecil untuk memasuki paradigma tersebut.

Basis ekonomi yang kuat, kapasitas fiskal yang relatif baik, aset pemerintah daerah yang sangat besar, serta kebutuhan investasi yang terus meningkat disebut merupakan fondasi bagi pengelolaan neraca yang lebih modern.

Dengan tata kelola yang kredibel, obligasi daerah bahkan dapat menjadi instrumen untuk memperluas partisipasi masyarakat dan investor institusional dalam pembangunan kota.

“Justru jika tidak memanfaatkan peluang ini berarti zalim pada masa depan,” ujar Prastowo.

Pada akhirnya, kata dia, ukuran kesehatan fiskal bukanlah berapa besar uang yang mengendap di rekening pemerintah.

Ukurannya adalah seberapa efektif neraca pemerintah digunakan untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

Kota yang hanya bangga memiliki kas besar tetapi menunda pembangunan berisiko kehilangan momentum.

“Sebaliknya, kota yang mampu mengelola neracanya secara bijaksana akan meninggalkan warisan berupa infrastruktur, produktivitas, dan kualitas hidup yang dinikmati lintas generasi,” ujar Prastowo.

Oleh karena itu, ia mengatakan perdebatan mengenai obligasi daerah seharusnya tidak lagi berhenti pada pertanyaan “Apakah Jakarta punya uang?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah “Apakah Jakarta telah menggunakan kekuatan neracanya untuk membangun masa depan?”

“Mari kita mulai menatap masa depan gemilang dengan merancang rencana matang. Obligasi adalah cara mengajak warga berpartisipasi menjadi aktor dan investor, turut menanggung sekaligus melukis masa depan Jakarta,” ujar Prastowo.

[Gambas:Video dnastay]

(dhz/ins)

Add

as a preferred

source on Google

Baca lagi: Penerjemah Kisah Asli Odyssey Nilai Penulisan Film Nolan Buruk

Baca lagi: Polisi Periksa 7 Saksi Kasus Pengeroyokan Pemuda di Morowali

Baca lagi: Pasokan Air Bandara Mati Total, Restoran Tutup, Penumpang Sengsara