Prabowo Cerita Pernah Larang Sejumlah BUMN Dijual ke Asing, Apa Saja?

Jakarta, dnastay Indonesia

—

Presiden

Prabowo Subianto

mengaku pernah menghentikan rencana penjualan sejumlah badan usaha milik negara (

BUMN

) kepada pihak asing setelah menjabat sebagai kepala negara.

Beberapa perusahaan yang disebutnya sempat akan dilepas antara lain PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), hingga PT Garuda Indonesia.

Menurut Prabowo, sejumlah perusahaan pelat merah yang sebelumnya terus merugi kini mulai menunjukkan perbaikan kinerja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan sekarang, kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu,” ujar Prabowo dalam peresmian lima bendungan Indonesia di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).

Ia mengatakan PT PAL kini telah mampu memproduksi kapal perang hingga kapal selam, sementara PT Pindad disebut baru memperoleh kontrak dari Arab Saudi untuk pengadaan senapan dan senapan mesin bagi militer negara tersebut.

Prabowo juga menyinggung kondisi Garuda Indonesia yang menurutnya sempat akan dijual. Namun, ia mengklaim maskapai pelat merah tersebut kini mulai membaik.

“Garuda tadinya mau dijual saya larang, sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintah juga terus menata ulang struktur BUMN. Ia mengaku sempat terkejut mengetahui jumlah perusahaan pelat merah yang mencapai lebih dari 1.000 saat pertama kali menjabat sebagai presiden.

“Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberi tahu BUMN kita 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, banyaknya entitas tersebut dimanfaatkan untuk menyembunyikan pengelolaan uang negara sehingga pemerintah memutuskan melakukan penataan.

Ia mengklaim hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang dinilai tidak efisien dan terus merugi. Jumlah itu ditargetkan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli.

Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan total 800 BUMN yang tidak efisien akan ditutup hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, langkah tersebut telah menghasilkan penghematan hampir Rp70 triliun, terutama dari biaya operasional dan gaji direksi.

Di sisi lain, Prabowo juga menyinggung pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia sebagai

sovereign wealth fund

Indonesia yang menghimpun aset negara untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pengelolaan investasi nasional.

[Gambas:Youtube]

(del/sfr)

Add

as a preferred

source on Google

Baca lagi: Tito Minta Kepala Daerah Prioritaskan Penanganan Kusta

Baca lagi: Kejati Diminta Pidsus Kejagung Data Seluruh SPPG di DIY

Baca lagi: Perjalanan 4 Tahun Hubungan IU dan Lee Jong-suk Berujung Putus