Pengamat Soroti Target Pertumbuhan 6 Persen dalam RAPBN 2027 Prabowo

Jakarta, dnastay Indonesia

—

Sejumlah ekonom menilai

target pertumbuhan

ekonomi 6 persen yang dipatok pemerintah dalam Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (

RAPBN

) 2027 cukup ambisius. Target tersebut dinilai membutuhkan akselerasi investasi produktif, manufaktur, ekspor, hingga peningkatan daya beli masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan RAPBN 2027 dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8). Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen, dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho menilai target pertumbuhan tersebut cukup ambisius jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Target pertumbuhan 6 persen cukup ambisius jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini,” kata Andry kepada

dnastay Indonesia

, Sabtu (15/8).

Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I 2026. Angka itu sebagian besar masih ditopang konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah.

Menurutnya, tantangan 2027 akan semakin besar karena ruang fiskal lebih terbatas. Untuk itu, tambahan pertumbuhan ekonomi harus lebih banyak berasal dari investasi swasta, industri manufaktur, ekspor, serta penguatan daya beli.

[Gambas:Youtube]

Investasi memang tumbuh 6,87 persen pada kuartal II 2026. Namun, Andry menilai laju tersebut masih perlu dipercepat dan diarahkan ke sektor yang mampu menciptakan kapasitas produksi baru.

Pasalnya, impor tumbuh lebih cepat dibandingkan ekspor. Jika percepatan investasi terlalu bergantung pada barang modal impor, sebagian dampak pertumbuhan justru akan mengalir keluar melalui kenaikan impor.

“Jadi target 6 persen tetap mungkin dicapai, tetapi membutuhkan akselerasi sektor swasta yang jauh lebih kuat dibandingkan kondisi saat ini,” ujarnya.

Andry juga menilai kenaikan belanja negara menjadi Rp4.097,2 triliun perlu dilihat secara lebih hati-hati. Menurutnya, perbandingan tidak cukup dilakukan dengan pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun karena outlook belanja tahun ini telah mencapai sekitar Rp3.942,4 triliun.

Dengan menggunakan

outlook

tersebut, kenaikan belanja 2027 hanya sekitar 3,9 persen. Setelah memperhitungkan inflasi sekitar 2,5 persen, pertumbuhan belanja secara riil hanya sekitar 1,4 persen.

“Jadi secara riil, ekspansi belanja negara cukup terbatas,” kata Andry.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan defisit turun dari

outlook

2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB menjadi 2,40 persen pada 2027. Artinya, pemerintah ingin menaikkan target pertumbuhan sekaligus menjalankan kebijakan fiskal yang relatif lebih ketat.

Menurut Andry, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan setiap tambahan belanja berdampak pada produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja dan daya beli.

Terkait rencana efisiensi pengadaan pemerintah, Andry menilai konsolidasi pengadaan melalui penguatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan langkah yang masuk akal.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan potensi efisiensi mencapai Rp360 triliun apabila penghematan mencapai 30 persen dari belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun. Namun, Andry mengingatkan angka tersebut merupakan potensi, bukan ruang fiskal yang sudah tersedia.

“Efisiensi harus dihitung dari penurunan biaya untuk barang atau jasa dengan kualitas dan jumlah yang sama, bukan sekadar selisih antara harga dan nilai saja,” ujarnya.

Ia juga menilai penguatan LKPP harus tetap menjaga kompetisi, akses UMKM, dan penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya, keberhasilan efisiensi tidak seharusnya diukur dari besarnya angka penghematan yang diumumkan, melainkan dari pengurangan belanja yang benar-benar terjadi tanpa menurunkan kualitas layanan publik.

Sementara terkait rencana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Andry menilai kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan transparansi transaksi dan memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas. Namun, keberadaan bursa tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai penentu harga dunia.

“Harga yang kredibel membutuhkan volume transaksi besar, jumlah pembeli dan penjual yang memadai, standar kualitas yang jelas, serta mekanisme pembentukan harga yang dipercaya pasar,” jelas Andry.

Ia menilai tantangan pemerintah bukan hanya membentuk institusi bursa, tetapi memastikan transaksi komoditas strategis benar-benar masuk ke dalam bursa dan harga yang terbentuk mencerminkan kondisi pasar.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai arah RAPBN 2027 cukup ambisius dan menarik secara konsep. Namun, ia menilai tingkat keberhasilannya masih sangat bergantung pada kualitas eksekusi.

Menurut Ronny, pertumbuhan 6 persen bukan sesuatu yang mustahil, tetapi membutuhkan sumber pertumbuhan yang lebih kuat daripada sekadar ekspansi belanja pemerintah.

“Jadi saya melihat target 6 persen sebagai target yang menantang tetapi masih realistis, dengan syarat eksekusinya jauh lebih baik daripada

business as usual

,” ujar Ronny.

Ia menilai pemerintah perlu mendorong investasi produktif, manufaktur, ekspor bernilai tambah, produktivitas tenaga kerja, serta konsumsi rumah tangga yang ditopang peningkatan pendapatan riil.

Ronny juga mengapresiasi upaya pemerintah mengombinasikan ekspansivitas belanja dengan disiplin fiskal. Namun, ia mengingatkan kenaikan anggaran tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan jika sebagian besar terserap untuk belanja rutin atau program dengan multiplier ekonomi rendah.

Untuk itu, efisiensi belanja menurutnya harus dimaknai sebagai pergeseran anggaran dari belanja kurang produktif menuju program yang memiliki dampak ekonomi lebih besar.

“Setiap rupiah APBN harus semakin jelas kaitannya dengan

output

dan

outcome

, berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa produktivitas yang meningkat, berapa investasi yang masuk, dan berapa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan,” katanya.

Ronny juga menilai penguatan tata kelola pengadaan melalui LKPP penting karena inefisiensi pengadaan bukan hanya persoalan administratif.

“Kalau pengadaan semakin kompetitif, transparan, dan berbasis

value for money

, anggaran yang sama bisa menghasilkan

output

ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.

Untuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Ronny sepakat bahwa Indonesia perlu meningkatkan posisi tawar sebagai negara produsen komoditas. Namun, ia mengingatkan bursa tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi

price setter

.

“Jadi bursa harus dilihat sebagai instrumen untuk membangun

pricing power

, bukan

pricing power

itu sendiri,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kedalaman dan likuiditas pasar, standar kualitas yang kredibel, transparansi data, mekanisme perdagangan yang dipercaya pelaku internasional, serta posisi kuat Indonesia dalam rantai pasok global.

[Gambas:Photo dnastay]

Ronny juga menilai rencana dwi kewarganegaraan terbatas bagi talenta istimewa memiliki potensi ekonomi. Kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk menarik kembali modal manusia Indonesia di luar negeri, termasuk keahlian, jaringan bisnis, teknologi, dan investasi.

Meskipun begitu, Ia mengingatkan desain regulasi harus hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum, perpajakan, administrasi kependudukan, maupun kewarganegaraan.

Berbeda dengan Andry dan Ronny yang masih melihat target 6 persen sebagai hal yang mungkin dicapai, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai target tersebut terlalu optimistis.

Ia menilai kondisi global dan domestik pada 2027 justru menghadirkan sejumlah risiko terhadap pertumbuhan.

Dari eksternal, Nailul menyoroti ketidakpastian akibat geopolitik, perang di Timur Tengah, pelemahan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, serta perubahan rezim suku bunga di Amerika Serikat dan Jepang.

Sementara dari sentimen internal, ia memperkirakan risiko El Nino Godzilla, kenaikan harga barang, pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, hingga ancaman PHK massal dapat menekan konsumsi masyarakat.

“Kondisi ini bisa menekan dari sisi konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang lebih dari 50 persen dari pembentukan PDB nasional,” kata Nailul.

Ia bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya berada di kisaran 4,7 persen.

Menurut Nailul, mesin pertumbuhan dari sisi belanja pemerintah juga tidak lagi sekuat periode sebelumnya. Ia menilai normalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyesuaian sejumlah program pemerintah dapat membatasi daya ungkit belanja negara.

Selain pertumbuhan, Nailul mempertanyakan sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2027.

Ia menilai target inflasi 2,5 persen dengan batas atas 3,5 persen tidak realistis karena belum cukup memperhitungkan risiko kenaikan harga pangan dan

imported

inflation

. Nailul memperkirakan inflasi dapat mencapai 5,74 persen pada 2027.

Ia juga menilai asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS terlalu optimistis. Menurutnya, rupiah berpotensi di kisaran Rp18.400 per dolar AS pada 2027.

“Nilai tukar rupiah yang melemah ini disebabkan oleh faktor kepercayaan investor yang masih rendah dimana masih terjadi capital outflow apabila pengelolaan fiskal tidak

prudent

,” ujarnya.

Nailul juga memproyeksikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dapat mencapai 7,5 persen, sementara harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan rata-rata mencapai US$97 per barel.

Di sisi penerimaan, ia menilai target penerimaan perpajakan Rp2.908 triliun terlalu ambisius. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen dan inflasi 5,74 persen, CELIOS memperkirakan penerimaan perpajakan hanya sekitar Rp2.736 triliun.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Nailul memperkirakan hanya sekitar Rp447 triliun.

Ia juga memproyeksikan realisasi belanja negara lebih rendah dari target pemerintah, yakni sekitar Rp3.766 triliun. Menurutnya, transfer ke daerah juga perlu ditingkatkan menjadi sekitar Rp957 triliun agar kebutuhan pembangunan daerah dapat terpenuhi.

Dengan proyeksi tersebut, Nailul memperkirakan defisit APBN 2027 sekitar Rp582 triliun atau setara 2 persen terhadap PDB.

[Gambas:Photo dnastay]

Pengamat Soroti Target Pertumbuhan 6 Persen dalam RAPBN 2027 Prabowo

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:

1

2

Baca lagi: Purbaya Bakal Pungut Pajak Ekspor Perhiasan

Baca lagi: Gubernur Pramono Kukuhkan 44 Paskibraka DKI 2026

Baca lagi: Said Abdullah: Soekarno Cup Ajang Membangun Pesepak Bola Berkarakter