Menimbang Keakuratan Desil DTSEN Mengukur Sejahtera Ekonomi Warga RI

Jakarta, dnastay Indonesia

—

Pemerintah menggunakan

desil

dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (

DTSEN

) sebagai salah satu dasar menentukan penerima bantuan sosial (

bansos

) dan program perlindungan sosial. Kelompok desil 1 hingga 4 menjadi prioritas untuk sejumlah bantuan, dengan pemutakhiran data dilakukan secara berkala.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengatakan perubahan desil menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) bansos dialihkan pada penyaluran triwulan III 2026.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah perubahan posisi desil benar-benar menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga secara aktual?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seberapa akurat desil DTSEN menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga? Indikator apa yang seharusnya digunakan dan bagaimana pemerintah mengantisipasi keluarga dengan pendapatan tidak tetap?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan desil cukup kuat untuk memetakan kesejahteraan relatif masyarakat, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran kondisi ekonomi rumah tangga secara

real time

.

Menurutnya, kesejahteraan rumah tangga dapat berubah lebih cepat dibandingkan siklus pemutakhiran data. Selain itu, desil bersifat relatif sehingga posisi sebuah keluarga dapat berubah ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski pendapatan keluarga tersebut tidak mengalami perubahan besar.

[Gambas:Youtube]

“Desil juga bersifat relatif, posisi sebuah keluarga dapat bergeser ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski penghasilannya tidak berubah besar,” kata Syafruddin kepada

dnastayIndonesia.com

, Rabu (19/8).

Ia menilai pemutakhiran data setiap tiga bulan yang dilakukan pemerintah tetap menyisakan risiko

exclusion error

atau keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, serta

inclusion error

ketika keluarga yang tidak lagi membutuhkan bantuan masih masuk dalam daftar.

Untuk itu, Syafruddin menilai desil sebaiknya menjadi sinyal awal yang dilengkapi verifikasi lapangan, data kejadian seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bencana, serta mekanisme keberatan yang cepat sebelum bantuan dihentikan.

Terkait indikator, ia menilai pemerintah tidak sebaiknya hanya menggunakan pendapatan. Pengeluaran, aset, kondisi rumah, listrik, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi demografi perlu dikombinasikan untuk menggambarkan kesejahteraan secara lebih utuh.

“Pengeluaran atau konsumsi lebih dekat dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan aset, kondisi rumah, daya listrik, pendidikan, dan pekerjaan menangkap kesejahteraan yang lebih struktural,” ujarnya.

Pendekatan tersebut dinilai penting terutama untuk rumah tangga dengan pendapatan yang tidak tetap. Petani, nelayan, pedagang, pekerja lepas, dan pelaku UMKM dapat mengalami perubahan pendapatan secara musiman atau bulanan.

Syafruddin menyarankan pemerintah menggunakan rata-rata pendapatan atau pengeluaran selama enam hingga 12 bulan dengan mempertimbangkan pola musiman, aset produktif, utang, tanggungan keluarga, serta kejadian yang menyebabkan hilangnya penghasilan.

Menurutnya, desil tetap layak digunakan sebagai dasar awal penentuan penerima bansos karena memberikan kerangka nasional yang konsisten. Namun, desil tidak seharusnya menjadi satu-satunya pintu masuk untuk seluruh program perlindungan sosial.

“Desil sebagai

first-stage screening

, lalu menambahkan kriteria program, kondisi kerentanan, dan verifikasi lapangan,” kata Syafruddin.

Syafruddin juga mengingatkan potensi keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru keluar dari kelompok prioritas akibat perubahan desil. Risiko ini terutama terjadi pada rumah tangga yang berada di sekitar batas antardesil.

Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan masa transisi, zona penyangga di sekitar batas desil, verifikasi sebelum penghentian bantuan, serta kanal banding dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.

“Tujuannya bukan mempertahankan penerima selamanya, melainkan memastikan graduasi terjadi karena kesejahteraan benar-benar membaik,” ujar Syafruddin.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan desil DTSEN pada dasarnya bukan hasil pengukuran langsung kondisi ekonomi rumah tangga. Desil merupakan hasil pendugaan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) berdasarkan sejumlah indikator.

Menurut Yusuf, metode tersebut memiliki tingkat kesalahan. Ia menyebut evaluasi BPS menunjukkan

inclusion error

dan

exclusion error

pada model PMT berbasis

machine learning

berada di sekitar 23 persen, sementara Bank Dunia memperkirakan tingkat kesalahan PMT secara umum berkisar 20-40 persen.

“DTSEN perlu dilihat secara proporsional. Ini memang merupakan perbaikan dibanding sistem data sebelumnya, tetapi bukan berarti hasilnya selalu tepat untuk setiap rumah tangga,” kata Yusuf.

Ia menilai persoalan lain terletak pada indikator yang digunakan. Kondisi rumah, sanitasi, aset, pendidikan dan pekerjaan cenderung berubah lambat, sementara kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah dalam waktu singkat.

“Desil lebih tepat dipahami sebagai gambaran struktur kesejahteraan rumah tangga, bukan gambaran kondisi arus kas pada saat itu,” ujarnya.

[Gambas:Photo dnastay]

Untuk itu, Yusuf mendorong pemerintah melengkapi indikator struktural dengan data yang lebih responsif, seperti konsumsi listrik bulanan, kepesertaan jaminan sosial, kendaraan, aktivitas usaha dan data administratif lainnya. Perbedaan biaya hidup antarwilayah juga perlu diperhitungkan karena tingkat pendapatan yang sama belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Ia juga menilai transparansi metodologi penting karena satu angka desil digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.

“Kalau satu angka digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program, transparansi metodologi menjadi sangat penting,” katanya.

Untuk rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap, Yusuf menyarankan pemerintah mengombinasikan desil dengan peristiwa yang dapat diverifikasi, seperti gagal panen, kehilangan pekerjaan, bencana, atau lonjakan pengeluaran kesehatan.

Menurutnya, desil layak digunakan sebagai alat penyaringan awal, tetapi tidak tepat menjadi penentu tunggal. Sebab, kebutuhan perlindungan sosial setiap program berbeda dan biaya kesalahan juga tidak sama.

“Desil bersifat relatif, sedangkan kebutuhan perlindungan sosial pada dasarnya bersifat absolut,” ujarnya.

Yusuf menilai pemerintah juga perlu memberikan masa transisi bagi keluarga yang baru keluar dari kelompok prioritas. Masyarakat harus dapat mengajukan pemutakhiran atau sanggahan sepanjang tahun dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.

“DTSEN tidak perlu dihentikan, tetapi cara menggunakannya perlu terus diperbaiki. Desil sebaiknya diperlakukan sebagai estimasi terbaik berdasarkan data yang tersedia, bukan sebagai kebenaran final,” pungkas Yusuf.

[Gambas:Video dnastay]

Tantangan Akurasi Data dan Risiko Meleset dari Sasaran

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:

1

2

Baca lagi: BAKTI Ungkap Ada 2.000 Blankspot Internet di RI, di Mana Terbanyak?

Baca lagi: Agensi Bantah Tuduhan Hong Min-gi Lakukan Kekerasan ke Pacar

Baca lagi: Dukungan ke Infantino Kian Rontok jelang Pemilu Presiden FIFA