Uncategorized

Mencari Tahu Kenapa Harga Beras dan Minyak Goreng Masih Naik

August 13, 2026
2:01 PM

Jakarta, dnastay Indonesia

—

Harga sejumlah kebutuhan pangan masih mahal di pertengahan Agustus ini. Beberapa diantaranya

harga beras

dan

minyak goreng

, misalnya, masih dibanderol tinggi di sejumlah wilayah meski pemerintah menyatakan stok pangan dalam kondisi cukup.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga rata-rata beras tercatat Rp15.545 per kilogram (kg), sedangkan minyak goreng mencapai Rp20.221 per liter.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara nasional tidak otomatis membuat pasokan tersedia dengan harga murah di setiap daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan stok beras nasional, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di Bulog dan mencapai sekitar 5,25 juta ton. Menurutnya, stok besar tersebut belum tentu langsung menjawab persoalan pasokan di wilayah yang mengalami kekurangan.

“Ini terletak pada perbedaan mendasar antara ketersediaan secara nasional dan ketersediaan di pasar lokal. Stok yang besar di tingkat nasional, misalnya cadangan Bulog yang mencapai 5,25 juta ton, tidak otomatis berarti beras tersebut tersedia di pasar setempat dengan biaya yang relatif murah,” ujar Eliza kepada

dnastayIndonesia.com

Menurut dia, stok beras cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu karena sentra produksi utama berada di Jawa dan sebagian Sulawesi. Sementara kebutuhan masyarakat tidak hanya berada di daerah penghasil.

Kondisi tersebut diperparah dengan biaya logistik yang tinggi serta transmisi harga yang belum sempurna. Akibatnya, perbedaan harga antarwilayah tetap lebar.

Eliza mengatakan kondisi produksi beras Indonesia juga sangat dipengaruhi faktor geografis dan waktu panen. Produksi terkonsentrasi di sejumlah sentra, sementara musim panen tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu membuat ketersediaan beras bersifat temporal sekaligus spasial.

[Gambas:Youtube]

Di daerah kepulauan dan terpencil, misalnya, upaya memindahkan beras dari wilayah surplus ke daerah defisit membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Akibatnya, meskipun secara agregat produksi melebihi konsumsi, pasar lokal di zona defisit tetap mengalami tekanan pasokan,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, klaim swasembada dan stok CBP Bulog sebesar 5,25 juta ton tetap dapat berjalan beriringan dengan harga beras yang tinggi di daerah tertentu.

Eliza menilai persoalannya bukan semata-mata jumlah stok, melainkan bagaimana stok tersebut ditransmisikan ke pasar dan sampai kepada konsumen.

“Transmisi harga ke pasar lokal tidak sempurna karena struktur biaya, margin, distribusi spasial, dan insentif produsen,” imbuhnya.

Ia mengatakan harga beras secara nasional juga masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di zona defisit dan daerah terpencil. Pemerintah selama ini mengandalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menambah pasokan beras dan menahan kenaikan harga.

Namun, menurut Eliza, realisasi program tersebut belum optimal. Salah satu masalahnya adalah volume beras SPHP masih terbatas dibandingkan dengan kesenjangan pasokan di pasar.

Selain itu, penyaluran SPHP dinilai belum selalu tepat menyasar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan paling parah.

“Efek penurunannya sering bersifat sementara atau lokal,” ujarnya.

Persoalan lain berada pada desain produk. Eliza menilai kemasan beras SPHP yang umumnya berukuran 5 kilogram belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan membeli masyarakat menengah bawah yang sebagian membutuhkan beras untuk konsumsi harian.

Karena itu, ia mengusulkan agar tersedia kemasan lebih kecil, misalnya 1 kilogram, sehingga masyarakat dapat membeli sesuai kemampuan keuangannya.

Menurut Eliza, SPHP tetap penting untuk menahan kenaikan harga di titik tertentu. Namun, dengan keterbatasan volume dan distribusi, program tersebut belum cukup untuk menjadi jangkar harga beras secara nasional.

“SPHP bisa membantu menahan laju kenaikan harga di titik-titik tertentu, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi jangkar harga secara nasional,” katanya.

Eliza juga menyoroti adanya perbedaan data harga pangan yang dikeluarkan sejumlah lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Panel Harga Pangan.

Menurutnya, perbedaan tersebut dapat terjadi karena masing-masing lembaga memiliki metodologi sampling, cakupan pasar, dan definisi kualitas beras yang berbeda.

Karena itu, harga tertinggi di suatu lokasi tidak serta-merta dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi harga beras secara nasional.

“Jadi harga tertinggi di lokasi tertentu sangat volatil dan tidak dapat dijadikan representasi kondisi nasional,” terangnya.

Untuk mengatasi persoalan harga beras, Eliza menilai pemerintah perlu melakukan realokasi stok Bulog secara lebih cepat ke daerah yang harga dan ketersediaannya belum memadai. Pemerintah juga perlu menekan biaya distribusi melalui sejumlah kebijakan, seperti subsidi angkutan sementara, pemanfaatan kapal, maupun kerja sama dengan operator logistik.

Selain itu, jaringan distribusi lokal perlu diperkuat agar perpindahan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit dapat berlangsung lebih efisien.

“Dalam jangka menengah, pemerintah juga perlu mengevaluasi HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara berkala berdasarkan struktur biaya aktual,” katanya.

Perhitungan tersebut, menurut Eliza, semestinya mempertimbangkan biaya gabah, penggilingan, logistik, hingga margin yang wajar, bukan menggunakan formula yang terlalu kaku.

[Gambas:Photo dnastay]

Pemerintah juga dinilai perlu membangun sistem informasi stok secara real time mulai dari tingkat petani, penggilingan, Bulog, hingga pedagang. ‘Price dashboard’ yang terbuka kepada publik juga penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat perkembangan stok serta harga secara lebih transparan.

“Di sisi hilir, pengawasan mutu dan klaim fortifikasi beras juga perlu diperkuat, termasuk dengan pemberian sanksi tegas dan publikasi hasil pengujian.” imbuhnya.

Persoalan serupa, menurut Eliza, juga terlihat pada komoditas minyak goreng. Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar, tetapi kondisi tersebut tidak otomatis membuat harga minyak goreng selalu murah dan pasokannya terjamin.

Ia mengingatkan kembali kondisi kelangkaan minyak goreng pada 2022. Saat itu, menurut Eliza, tingginya harga energi dan perubahan insentif pasar membuat pengolahan sawit untuk biodiesel menjadi lebih menarik dibandingkan minyak goreng.

“Jangan sampai ada pelaku usaha yang

crude oil

-nya itu harusnya diolah jadi minyak goreng, malah dialihkan ke biofuel karena harganya lebih menarik,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan memperoleh laporan stok secara transparan serta real time dari pelaku industri sawit, terutama terkait alokasi bahan baku untuk minyak goreng dan biofuel.

Menurut Eliza, persoalan tersebut menjadi penting agar Indonesia tidak kembali mengalami ironi sebagai produsen sawit besar tetapi menghadapi harga minyak goreng yang mahal atau bahkan kelangkaan produk seperti Minyakita.

Dominasi swasta dalam pengolahan minyak sawit juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Menurutnya, perusahaan pada dasarnya akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keuntungan. Sementara pemerintah memiliki mandat untuk memastikan pangan strategis tersedia dengan harga terjangkau.

“Ada bahaya mengintai jika korporasi terlalu mendominasi pangan strategis. Sebab mereka akan memaksimalkan profit, bukan karena mandat sosial ingin menyediakan pangan murah, berkualitas dan terjangkau,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong adanya penambahan kapasitas pabrik pengolahan minyak sawit yang dimiliki pemerintah. Dengan begitu, pemerintah memiliki instrumen langsung untuk melakukan intervensi ketika terjadi tekanan harga maupun pasokan.

“Selagi dikendalikan swasta, pemerintah akan sulit memastikan kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau dapat terpenuhi,” terangnya.

[Gambas:Video dnastay]

Perbedaan Data Harga Pangan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:

Baca lagi: Asosiasi Ungkap Alasan Tarif Tol Dievaluasi Tiap 2 Tahun