Daftar Isi
Jakarta, dnastay Indonesia
—
Direktorat Jenderal Pajak (
DJP
) Kementerian Keuangan (
Kemenkeu
) membantah adanya
kebocoran data
DJP sebagaimana yang beredar di media sosial.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan.
“Terkait informasi mengenai dugaan kebocoran data yang beredar di media sosial, DJP telah melakukan pemeriksaan dan validasi internal dan hasilnya dapat kami nyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar,” ujar Inge dalam keterangan tertulis yang diterima
dnastayIndonesia.com
, Senin (21/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan struktur data yang beredar terdapat atribut atau field tertentu yang tidak pernah disimpan ataupun dikelola di dalam sistem basis data DJP.
“Data dari sample juga menunjukkan adanya
user
dan
password
dalam bentuk
plain text
, jelas ini bukan dari sistem Database DJP,” ujar Inge.
Ia memastikan perlindungan dan kerahasiaan data wajib pajak merupakan prioritas DJP.
[Gambas:Youtube]
Inge menyebut pengelolaan keamanan informasi DJP mengacu pada standar keamanan informasi yang berlaku serta menerapkan pengamanan secara berlapis
“DJP mengimbau wajib pajak untuk tetap tenang, menjaga kerahasiaan data pribadi, mengaktifkan autentikasi dua langkah pada Coretax DJP, serta mewaspadai tautan, pesan, atau permintaan informasi yang mengatasnamakan DJP,” ujar Inge.
Akun media sosial
X
@DailyDarkWeb
mengklaim sejumlah data dari DJP telah bocor.
Data-data yang bocor antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama dan alamat email, Nomor telepon dan alamat fisik,
password
, User ID dan peran akun, Alamat IP, serta Informasi login terakhir.
Tak hanya data dari DJP,
@DailyDarkWeb
juga menyebut adanya kebocoran data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Unggahan tersebut mengungkap adanya kebocoran mengenai data profil pekerja atau angkatan kerja, peserta pelatihan dan program ketenagakerjaan, domisili serta alamat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP), pekerja yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan akan memeriksa terlebih dahulu mengenai dugaan kebocoran data tersebut.
“Kami cek ya,” ujarnya kepada
dnastayIndonesia.com
, Senin (21/9).
(dhz/ins)
Baca lagi: BMKG Ungkap Daftar Wilayah Potensi Hujan Hari Ini, 3 di Kalimantan
Baca lagi: Venice Film Festival 2026 Kencang Suarakan Konflik Gaza
Baca lagi: Contoh Deep Talk dengan Pasangan, Mulai dengan Pertanyaan Ini
