Bappenas: Ekonomi Hijau Prioritas Utama Pembangunan Nasional

Jakarta, dnastay Indonesia

—

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Rachmat Pambudy

menegaskan

ekonomi hijau

merupakan prioritas utama

pembangunan nasional

.

“Bagi Indonesia, (ekonomi hijau) ini bukan soal pilihan atau narasi atau sekadar mengikuti tren global, melainkan arah kebijakan strategi bangsa. Ekonomi hijau adalah arah kebijakan strategi bangsa,”ujar Rachmat saat menghadiri Bangun Bangsa Conference 2026 di Auditorium Bank Mega, Kamis (6/8).

Rachmat mengingatkan Indonesia tidak bisa berjalan dengan pola lama yang bergantung penuh pada ekstraksi sumber daya alam. Terlebih, saat ini, dunia diliputi ketidakpastian mulai dari ekonomi hingga perubahan iklim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Ekstraksi bisa membuat kita kaya, bisa membuat kita punya pendapatan besar, tetapi tidak berkelanjutan,” ujarnya.

Karenanya, Indonesia memerlukan paradigma pembangunan yang tidak hanya memicu pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga menjaga daya tahan nasional dan memperluas kesempatan kerja.

Dalam konteks ekonomi hijau, Indonesia telah menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada 2060. Selain itu, dalam Asta Cita Kedua, ekonomi hijau berada di garis depan untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air.

“Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat,” ujarnya.

Rachmat juga mengungkapkan ekonomi hijau menjadi modus utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang berkelanjutan.

[Gambas:Youtube]

“Melalui ekonomi hijau, kita tidak sedang menurunkan ambisi pertumbuhan, melainkan memperkuat kualitas pertumbuhan itu sendiri, memperkuat kualitas ketahanan pertumbuhan, dan memperkuat keberlanjutan pertumbuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengungkapkan transisi ekonomi ini bisa membuka setidaknya lebih dari 5 juta lapangan kerja hijau pada 2029, sekaligus mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan yang ada semakin produktif dan bernilai tambah.

“Transisi hijau tidak boleh dalam ruang hampa ekonomi. Transisi hijau harus menjadi motor utama kesejahteraan rakyat,” ujar Rachmat.

(lau/sfr)

Baca lagi: Kata-kata Rusia soal Disebut Sewa Tentara Bayaran Kolombia di Ukraina

Baca lagi: Total 995 Senpi Ditemukan di Gedung Yayasan Sekolah Pondok Pinang

Baca lagi: Polisi Malaysia ke RI Selidiki Rantai Narkoba Pilot Malaysia Airlines